Dampak PHK bagi Perekonomian dan Konsumsi Masyarakat

1. Pengangguran dan Penurunan Daya Beli Masyarakat

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Menurut Budiono (2024), pengangguran di kalangan individu terdidik meningkat karena ekspektasi terhadap pekerjaan yang lebih tinggi serta dampak otomatisasi dalam industri. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor selama pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat tingginya angka pengangguran (Wijayanti, 2022).

Selain itu, dampak jangka panjang dari pengangguran juga mencakup penurunan penerimaan pajak negara, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional (Salamah & Furqon, 2020). Namun, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan subsidi upah terbukti dapat membantu menjaga daya beli masyarakat selama krisis ekonomi (Sulastri & Kholis, 2022).

2. Efek Domino terhadap Bisnis dan UMKM

UMKM merupakan sektor yang paling terdampak ketika daya beli masyarakat menurun akibat PHK. Menurut Sukmawardhana et al. (2023), banyak pelaku usaha mikro mengalami penurunan pendapatan drastis selama pandemi, yang berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja informal. Dalam kondisi seperti ini, dukungan dari pemerintah menjadi sangat penting. Kinerja keuangan daerah yang baik dapat membantu menyediakan program pemberdayaan ekonomi untuk UMKM (Kumpangpune et al., 2019).

Selain itu, adopsi teknologi juga menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dapat membantu meningkatkan daya saing dan pendapatan UMKM meskipun dalam situasi krisis (Hartini et al., 2023). Oleh karena itu, strategi digitalisasi menjadi langkah penting bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan akibat penurunan daya beli masyarakat.

3. Perubahan Tren Kerja dan Adaptasi Perusahaan

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, perusahaan dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan tren kerja dan strategi bisnis. Transformasi digital menjadi salah satu solusi utama dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia (Setyahuni et al., 2024). Namun, dampaknya terhadap tenaga kerja tidak bisa diabaikan, terutama dalam bentuk stres kerja akibat perubahan budaya organisasi (Winasis, 2020).

Selain itu, perusahaan yang mampu mengembangkan keterampilan tenaga kerja mereka akan memiliki keunggulan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis (Herlina et al., 2022). Dengan demikian, pelatihan sumber daya manusia dan inovasi dalam pemasaran digital menjadi strategi penting dalam mempertahankan bisnis di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat (Dewi & Setiawan, 2023).

4. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Dampak PHK

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengurangi dampak negatif PHK melalui berbagai kebijakan ekonomi dan sosial. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, yang terbukti dapat membantu mengurangi beban ekonomi mereka (Nurhayati et al., 2021). Namun, tantangan dalam pendistribusian bantuan sering kali muncul akibat kurangnya data yang akurat mengenai penerima manfaat.

Selain bantuan sosial, pemberdayaan UMKM juga menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang difasilitasi pemerintah dapat membantu pelaku usaha kecil menengah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar (Febriyantoro et al., 2019). Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

PHK memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan konsumsi masyarakat, mulai dari peningkatan angka pengangguran hingga penurunan daya beli yang berimbas pada bisnis dan UMKM. Namun, dengan kebijakan yang tepat, seperti insentif pajak, transformasi digital, serta program pemberdayaan ekonomi, dampak negatif dari PHK dapat diminimalisir. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

SOURCE : UNIVERSITAS NEGRI SURABAYA

#Indonesiaemas #lebaran2025 #Korlantaspolri #ganjigenap #oscarliving #belanjafurniturejadimudah #OLIV #PToscarmitrasuksessejahteratbk #Indonesia #ekonomiindonesia #resesi2025 #menujuindonesiaemas #defisitanggaran #krisismoneter #dayabelilesu #PHK2025 #APBNdefisit