“The New Economic Order”: Babak Baru Ekonomi Global, Perang Tarif dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Indonesia.

Dalam kurun waktu 50 sampai 60 tahun terakhir, globalisasi menjadi fondasi dunia. Setelah Perang Dunia II, banyak negara bersepakat untuk membuat “global rule base” yang memungkinkan hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian. Maka, dibentuklah lembaga-lembaga dunia seperti PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia yang merupakan lembaga multilateral yang bertujuan untuk menjaga hubungan antar negara berdasarkan aturan yang disepakati.

Namun, periode kedua Presiden Trump atau yang dikenal dengan Trump 2.0 memberikan perubahan yang sangat signifikan. Bahkan, bisa disebut “The New Economic Order” yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang. Unilateralisme atau aksi sepihak yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya menjadi dominan karena bisa mengatur sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut.

“Unilateralisme menjadi rule of the game. Selama ini Amerika Serikat adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralisme, sekarang Amerika meninggalkan multilateralisme menjadi unilateral approach,” papar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/03/2025).

Perubahan kebijakan Amerika ini sangat memengaruhi sistem perdagangan global yang mengarah pada kebijakan tarif yang diberlakukan sepihak. Sebelumnya, negara-negara yang berkolaborasi dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional, kini harus menghadapi kebijakan proteksionisme yang lebih mengutamakan kepentingan domestik. Sementara, negara-negara besar lainnya seperti Tiongkok, Kanada dan Meksiko mulai merespons kebijakan ini dengan menerapkan tarif balasan. Tentu saja ini akan semakin mengintensifkan ketidakpastian global. Ketegangan dalam hubungan ekonomi antarnegara juga terlihat dari banyak negara yang tidak hadir dalam forum internasional seperti G20 di Afrika Selatan.

“Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi Presidensi G20. Bahkan (di tengah) terjadinya perang Ukraina kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20. Suatu perubahan hanya dalam waktu turun tiga tahun telah mengubah sebuah orde dunia,” terang Menteri Keuangan.

 
Dampak perang dagang terhadap ekonomi indonesia

Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat pada 2025 menciptakan ketidakpastian yang luar biasa dalam pasar global. Indonesia, sebagai negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, kini menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan pada sejumlah produk impor, seperti baja, aluminium, dan komoditas lainnya. Indonesia, yang berada di posisi ke-15 negara dengan surplus terbesar terhadap Amerika, harus waspada terhadap potensi dampak dari kebijakan ini.

Meskipun Indonesia tetap menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara besar, namun dampak dari ketegangan perdagangan ini akan memengaruhi sektor manufaktur dan digital yang menjadi pilar penting perekonomian Indonesia. Selain itu, harga bahan baku dan barang modal yang dipengaruhi oleh fluktuasi tarif dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing industri Indonesia di pasar global.

“Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Jadi, medan perangnya ada di perekonomian. Ini adalah sebuah language yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Menerapkan tarif tinggi jika kamu balas maka akan reciprocal lagi,” tutur Menteri Keuangan.

Perang tarif ini tentu saja akan menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan mulai dari resesi, inflasi, bahkan terjadi stagflasi. Ekonomi melemah tetapi harga tinggi karena perang tarif ini.

 
Fluktuasi harga komoditas dan implikasinya bagi ekonomi indonesia

Kondisi perang dagang ini juga membuat fluktuasi harga komoditas semakin tinggi. Sejak tahun 2023 akhir, harga komoditas sudah mengalami koreksi terutama sejak perang antara Rusia dan Ukraina.  Berbagai komoditas utama seperti batubara, minyak, dan gas mengalami koreksi signifikan. Saat perang Rusia dan Ukraina harga komoditas melambung tinggi. Namun, kondisi ini hanya bertahan sekitar 18 bulan dan sejak akhir tahun 2023 mengalami penurunan. Disrupsi dan ketidakpastian karena perang dagang semakin membuat harga komoditas menurun tajam. Ini menimbulkan pelemahan ekonomi terutama di negara-negara yang terlibat dalam perang.

“Jadi, kalau kita lihat year on year harga coal yang sudah terkoreksi turun dari 2023, year on year dibandingkan tahun 2024 yang sudah rendah itu masih turun 12,6 persen. Kalau dari Januari ke Februari itu 16,5 persen. Jadi, trennya masih menurun kalau kita lihat itu kan masih ke bawah. Sekarang sudah mendekati di USD100 per metrik ton. Bayangkan, tiga tahun lalu yang harganya empat kali lipat,” ujar Menteri Keuangan.

Tidak hanya batubara, harga minyak juga mengalami penurunan dari level tinggi di atas USD90 per barel pada tahun 2023, saat ini menjadi USD69,3 per barel. Penurunan harga minyak ini juga dipengaruhi oleh kejatuhan ekonomi negara-negara besar yang mulai merasakan dampak perang dagang dan kebijakan tarif. Namun, masih ada berita baik dari satu komoditas yang menunjukkan tren positif yaitu CPO. Dibandingkan tahun lalu, harga CPO mengalami kenaikan harga sekitar 27,8 persen secara year on year. Ini tentu saja memberikan angin segar bagi sektor perkebunan Indonesia yang juga menjadi salah satu sumber devisa negara.

Kabar baik: manufaktur resilien, ekonomi tumbuh

Meski di tengah suasana dan lingkungan ekonomi global yang penuh ketegangan, masih ada kabar baik dari sektor manufaktur Indonesia. Sektor ini menunjukkan daya tahan yang cukup baik meskipun negara-negara besar seperti Eropa, Tiongkok, dan Vietnam mengalami kontraksi di sektor manufaktur. Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan sektor manufaktur pada angka yang positif di 53,6 yang menunjukkan ekspansi sektor ini.

“Aktivitas manufacturing sampai hari ini masih ekspansif. Kemarin kita sempat turun, tapi kemudian kita naik secara cepat sekali. Ini menggambarkan cukup resilien dari sektor manufaktur di Indonesia,” ucap Menteri Keuangan dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional”.

Sektor manufaktur Indonesia yang mendominasi antara lain kegiatan ekspor seperti elektronik, logam dasar, dan makanan olahan, mencatatkan pertumbuhan yang stabil, bahkan beberapa sektor mengalami peningkatan ekspor yang signifikan. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah besi baja yang mengalami penurunan ekspor akibat kebijakan tarif tinggi dari negara-negara besar. Namun, sektor-sektor lain, terutama yang berbasis tenaga kerja, seperti tekstil dan alas kaki, masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Meskipun ekonomi dunia tengah menghadapi ketidakpastian, Menteri Keuangan masih optimis Indonesia dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03 persen dan angka ini merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah turbulensi ekonomi global.

Source : Kementrian Keuangan - Media Keuangan 

#Indonesiaemas #lebaran2025 #oscarliving #belanjafurniturejadimudah #OLIV #PToscarmitrasuksessejahteratbk #Indonesia #ekonomiindonesia #sustainability #ekonomiindonesia #dayabelilemah #2025 #Karbon #IDXCarbon #IDX #OJK #bursakarbonindonesia #energiterbarukan #ekonomihijau #perdagangankarbon #jejakkarbon #jejakkarbonpariwisata #pariwisataberkelanjutan #pariwisataindonesia #ekonomiberkelanjutan #kursikantor #mekanikkursi #pusatperabotankantorterbesar #oscarliving #belanjafurniturejadimudah #indonesiafurniture #kursidirektur #kursieselon #kursimanager #kursiseketaris #kursistaff #OLIV #ptoscarmitrasuksessejahtera #furniturejakarta #furniturejakartatimur #springbed #kasurbusa #sofa #sofabed #mejakerja #mejarapat