OJK Menyikapi Tarif Resiprokal AS ke Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka suara terkait dampak tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan proporsi ekspor Indonesia ke negara tetangga hanya berkontribusi satu persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sehingga, dampaknya masih terbilang kecil.

Namun, Mahendra melanjutkan bahwa saat ini pemerintah AS tengah menunda penerapan tarif resiprokal tersebut dan sementara dikenakan 10% dalam tiga bulan mendatang, hingga pemerintah Indonesia dapat bernegosiasi.

“OJK mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan negosiasi. Karena dengan begitu bisa mencari formula yang saling menguntungkan,” ujar Mahendra dalam acara daring (online) jumpa pers virtual Rapat Dewan Komisioner Bulanan Maret 2025 pada Jumat (11/4/2025).

Saat ini, Mahendra mengamati Indonesia masih membuka peluang terhadap masuknya komoditas impor dari mancanegara, termasuk dari AS. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini surplus tinggi. Sehingga, Indonesia dapat melakukan diversifikasi sumber impor, agar neraca perdagangan dengan AS tetap berimbang tanpa membuat Indonesia harus meningkatkan jumlah impornya secara berlebih.

Terkait dampak tarif resiprokal terhadap industri keuangan, Mahendra mengakui bahwa pasar modal dan industri keuangan Indonesia sempat terguncang dalam periode lebih dari seminggu ini. Adapun langkah yang dilakukan OJK yaitu membahas bersama dengan kementerian/lembaga, sektor terdampak, dan lembaga jasa keuangan.

“Kami akan melakukan pemetaan langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa memitigasi risiko yang dihadapi,” ujar Mahendra.

Mahendra menggarisbawahi, langkah ini akan efektif jika pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem industri yang terdampak tarif tersebut. Upaya itu dapat dilakukan, baik dengan insentif fiskal atau kebijakan untuk perlindungan pasar dalam negeri. Hasilnya, industri terdampak tidak lagi terus harus berhadapan dengan kondisi biaya tinggi.

“Perbaikan atau reformasi lebih menyeluruh diperlukan terhadap peningkatan daya tahan dari industri yang terdampak itu,” tegas Mahendra. Menurut Mahendra, dengan perbaikan iklim dan kondisi investasi, ini akan memberikan momentum baik, sehingga meningkatkan daya saing industri Indonesia di kancah global.

Dari sisi pasar modal, OJK mendukung melalui proses pembelian saham kembali (buyback) tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), penyesuaian dalam auto-rejection, hingga mendorong investor institusional untuk berperan, termasuk lembaga jasa keuangan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN)

Source : SWA

#Indonesiaemas #lebaran2025 #oscarliving #belanjafurniturejadimudah #OLIV #PToscarmitrasuksessejahteratbk #Indonesia #ekonomiindonesia #sustainability #ekonomiindonesia #dayabelilemah #2025 #Karbon #IDXCarbon #IDX #OJK #bursakarbonindonesia #energiterbarukan #ekonomihijau #perdagangankarbon #jejakkarbon #jejakkarbonpariwisata #pariwisataberkelanjutan #pariwisataindonesia #ekonomiberkelanjutan