Ekonom ingatkan RI agar tidak tawarkan tarif 0 "sensitive list" ke AS

Research Associate CORE Indonesia Sahara mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak menawarkan tarif impor nol persen dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) khusus untuk produk-produk yang masuk dalam kategori sensitive list.

“Yang perlu dicatat, ketika kita negosiasi tarif, itu ada produk namanya sensitive list. Kalau sensitive list jangan dinolkan,” kata Sahara saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan produk dalam sensitive list di antaranya beras, minuman beralkohol, senjata dan seterusnya. Apabila tarif impor nol persen berlaku untuk komoditas beras, misalnya, maka dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan tidak memberi perlindungan bagi petani Indonesia.

“Jadi, ada produk yang kita tawarkan tetap jadi sensitive list buat Indonesia, tetapi ada produk yang bisa kita negosiasi,” ujar Sahara.

Terkait dengan tantangan non-tariff measures (NTMs), sebelumnya Presiden AS Donald Trump menganggap ada perlakuan yang tidak adil di dalam NTMs.

Dalam hal ini, ujar Sahara, Indonesia harus memetakan setiap komoditas dan memetakan regulasi apa saja yang dianggap AS menghambat ketika produk mereka akan masuk ke Indonesia.

“Regulasi tersebut perlu diharmonisasi untuk masing-masing komoditas. Dan ini tidak mudah untuk masing-masing komoditas yang kita impor. Akan beda-beda kebijakannya, regulasinya, itu harus dilihat,” kata Sahara.

Selanjutnya, dalam berbagai kesempatan, Trump juga sering menyebutkan bahwa AS telah mengalami defisit perdagangan barang.

Merespons hal ini, Sahara meminta pemerintah Indonesia untuk memeriksa kembali data perdagangan jasa antara Indonesia dan AS, sehingga negosiasi yang dilakukan tidak hanya mencakup perhitungan perdagangan barang saja.

Ia mencontohkan berbagai perdagangan jasa AS yang selama ini sudah masuk ke Indonesia, terutama dalam konteks digital seperti Adobe, Google termasuk Cloud, hingga berbagai layanan hiburan dan game digital, serta jasa logistik 

Oleh sebab itu, ia mendorong agar tim Indonesia yang akan melakukan negosiasi tarif dengan AS harus bisa menggali data perdagangan sektor jasa antara Indonesia dengan AS sehingga mengetahui posisi Indonesia apakah surplus atau defisit.

“Saya tidak tahu datanya seperti apa, Indonesia harus punya data perdagangan jasa antara Indonesia dengan Amerika. Jangan-jangan, kalau digabungkan perdagangan barang dengan jasa, jangan-jangan Indonesia itu defisit. Cuma memang tidak ada datanya saya sudah berusaha untuk mencari,” kata Sahara.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Beberapa di antaranya termasuk revitalisasi revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), deregulasi NTMs melalui relaksasi TKDN sektor informasi dan komunikasi dari AS, menyeimbangkan neraca perdagangan barang, serta insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

Pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting pada 10 April 2025 untuk melakukan negosiasi bersama guna menghadapi tarif resiprokal AS.

Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara. Indonesia berada di urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Pada Rabu (9/4) waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China sebesar 125 persen.

Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium dan mobil akan sama.

Namun memasuki Kamis (10/4) waktu setempat, Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

Source : Antara #Indonesiaemas #lebaran2025 #oscarliving #belanjafurniturejadimudah #OLIV #PToscarmitrasuksessejahteratbk #Indonesia #ekonomiindonesia #sustainability #ekonomiindonesia #dayabelilemah #2025 #Karbon #IDXCarbon #IDX #OJK #bursakarbonindonesia #energiterbarukan #ekonomihijau #perdagangankarbon #jejakkarbon #jejakkarbonpariwisata #pariwisataberkelanjutan #pariwisataindonesia #ekonomiberkelanjutan #perangdagang #tradewar